Hanya Bangli Tidak Naik Kelas
BPK keluarkan rapor atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2015, Kamis (2/6).
Buleleng Terbaik, Klungkung-Karangasem Kali Pertama Raih WTP
DENPASAR, NusaBali
Dari 9 Kabupaten/Kota yang ada, Bangli menjadi satu-satunya daerah yang gagal naik kelas, karena tetap terpaku dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan 8 darah lainnya raih predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Buleleng, Taban-an, Jembrana, Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem.
Dari 8 daerah yang dapat opini tertinggi WTP tersebut, Klungkung dan Karangasem termasuk baru pertama kalinya naik kelas. Sebab, setahun sebelumnya, Klungkung dan Karangasem masih berkutat dengan opini WDP atas audit LKPD Tahun Anggaran 2014. Sedangkan Buleleng, Tabanan, Jembrana, Denpasar, Badung, dan Gianyar dalam posisi sukses mempertahankan predikat WTP yang sudah diraihnya setahun lalu.
Sebaliknya, Bangli tetap harus puas dengan opini WTP atas audit LKPD Tahun Anggaran 2015. Ini sama seperti yang diraih setahun lalu. Masih untung, Bangli tidak sampai terjatih ke kategori Disclaimer (alias rapor merah) sebagaimana label yang diperolehnya dua tahun silam.
Penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2015 ini dilakukan secara serentak di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jalan Letda Tantular Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin. Hasil audit LKPD diserahkan Kapala BPK RI Perwakilan Bali, Dori Santosa, kepada para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali.
Hanya Pemkot Denpasar yang mewakilkan kepada Wakil Walikota IGN Jaya Negara untuk menerima hasil audit. Sedangkan untuk 8 daerah lainnya, para bupati yang la-ngsung menerima pigamnya, yakni Bupati Buleleng Butu Agus Suradnyana, Bupati Ta-banan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Jembrana I Putu Artha, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, dan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Dari 8 daerah peraih predikat WTP, Buleleng disebutkan yang terbaik, sementara Klungkung dan Karangasem disebutkan ‘naik kelas’. Sebaliknya, Bangli gagal naik kelas. Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Dori Santosa, menyatakan dalam memberikan penilain atas audit LKPD masing-masing Kabupaten/Kota, pihaknya berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Di antaranya, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kemudian berdasar efektivitas sistem pengendalian intern.
Dalam proses pemeriksaan laporan keuangan masing-masing daerah ini, BPK me-laksanakan dalam dua tahap: periode Januari-Februari 2016 sebagai (tahap pedahuluan) dan periode Maret-Mei 2016 (tahap terinci). “Sebagian besar telah sesuai dengan action plan dan juga sudah ada upaya perbaikan dan pembenahan. BPK terus mendorong Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan pembenahan-pembenahan sesuai rekomendasi guna perbaikan kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam penerapan basis akrual,” tegas Dori Santosa.
Sementara, ada beberapa faktor kenapa Bangli gagal meraih predikat WTP? Ketidak-jelasan aset seperti tanah dan masalah perencanaan pembangunan, diperkirakan menjadi biang penyebab. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata, saat dikonfirmasi NusaBali.
Hanya saja, Kutha Parwata mengaku belum tahu persis mana dari komponen APBD 2015 yang menyebabkan Bangli tetap terpaku dengan predikat WDP. “Terus terang saya belum saya lihat itu,” ujar politisi PDIP asal Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Bangli ini.
Kutha Parwata menegaskan, mengaca dari pengalaman sebelumnya dalam APBD 2013 dan APBD 2014, persoalan aset inilah yang diperkirakan menjadi kendala bagi Bangli untuk meraih opini tertinggi. Bahkan, Bangli sempat dapat opini Disclaimer atas audit LKPD Tahun Anggaran 2013, sebelum kemudian naik ke level WDP setahun berikutnya.
“Saran kami di Dewan, ya semua pihak harus kerja keras, khususnya menuntaskan masalah aset ini,” tegas Kutha Parwata. Menurut dia, ketidakjelasan aset ini berimbas pada perencanaan dan realisasi pembangunan di Bangli. Misal, pembangunan tidak terealisasi, karena lokasi yang akan dibangun ternyata bukan milik Pemkab Bangli. “Itu harus segera dituntaskan,” kata mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014 ini.
Sayangnya, Bupati Bangli Made Gianyar belum berhasil dikonfirmasi terkait gagalnya Gumi Sejuk naik kelas ke predikat WTP. Saat dihubungi per telepon kemarin, terdengar nada sambung namun ponselnya tidak diangkat. SMS yang dikirim NusaBali juga tidak dibalas.
Di sisi lain, Klungkung dan Karangasem mencatat prestasi bersejarah untuk kali pertama meraih opini WTP sejak 6 tahun terakhir. Sebelumnya, Klungkung selalu dapat predikat WDP dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Demikian pula Karangasem yang selalu daopat predikat WDP sebelumnya, bahkan sempat menyandang label Disclaimer atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010 silam.
Tak heran jika baik Pemkab Karangasem maupun Pemkab Klungkung sangat antusias menyambut predikat WTP ini. “WTP ini merupakan hasil yang baik, jangan sampai tahun depan mundur. Sedapat mungkin gelar WTP terus didapatkan,” harap Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi.
Sedangkan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, menyatakan opini WTP yang buat pertama kali direngkuh daerahnya ini dipersembahkan kepada SKPD Pemkab Klungkung dan masyarakat Gumi Serombotan. Bupati Suwirta berharap opini WTP ini menjadi motivasi untuk menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera, sejalan dengan program aksi Gema Santi (gerakan masyarakat santun dan inovasi). “Penghargaan WTP ini agar dapat dipertahankan dan bisa menjadi motivasi bagi SKPD dalam bekerja,” ujar Bupati Klungkung pertama asal kawasan seberang Nusa Penida ini.
Sementara itu, Buleleng dinobatkan sebagai yang ‘terbaik’ di antara 8 daerah penerima opini WTP dari BPK. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi sebagai daerah peraih WTP terbaik, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana diberi kehormatan oleh BPK RI Perwakilan Bali untuk memberikan sambutan dalam penyerahan hasil audit LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, Kamis kemarin.
“Sebenarnya tidak ada hal yang khusus, ini (pemberian sambutan oleh Bupati Buleleng, Red) hanya sebagai penghormatan saja terhadap komitmen pemerintah setempat dalam mengikuti dan mentaati aturan soal pengelolaan keuangan,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Dori Santosa, seusai acara kemarin.
Sedangkan Bupati Agus Suradnyana menyatakan capaian WTP kali ini merupakan yang kedua secara beruntun, setelah tahun lalu. Menurut Agus Suradnyana, capaian ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis akrual yang terkenal ketat dan mengedepankan prinsip transparansi. Tahun depan pun, pihaknya kembali targetkan raih WTP.
“Tentu capaian ini berkat kerjasama semua pimpinan SKPD dan lembaga DPRD Bule-leng, dalam mentaati semua regulasi yang ada. Ini menunjukkan prestasi dalam mempertanggungjawabkan keuangan kita. Dan, kami akan berusaha keras pertahankan capaian itu di tahun mendatang,” jelas Bupati asal Desa banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Sebaliknya, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menegaskan pihaknya akan segera membahas rekomendasi dari hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan BPK RI sebelum batas waktu ditetapkan 60 hari. “Segera kita akan agendakan pembahasan, apa-apa yang menjadi rekomendasi BPK. Saya rasa, karena sudah WTP, rekomendasinya tidak terlalu sulit kita tindaklanjuti. Dan pembahasannya pun bisa cepat,” ujar Supriatna. 7 k17,k19,w,k16,nar
