Ini predikat WTP kelima secara beruntun yang diperoleh Buleleng dari BPK sejak LKPD 2014. Buleleng pun dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghargaan untuk Buleleng atas prestasinya meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Provinsi Bali Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Tri Budhianto, kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Selasa (1/10) pagi. Penyerahan penghargaan dilakukan di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.

Tri Budhianto menjelaskan, capaian opini WTP 5 kali secara berturut-turut ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah oleh Pemkab Buleleng terbukti akuntabilitasnya. Masyarakat perlu mengetahui hal tersebut. Begitu pula dengan Kemenkeu atas nama Pemerintah Republik Indonesia, merasa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Buleleng. “Namun, kerjanya belum selesai. Kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan,” jelas Tri Budhianto.

Mengenai reward terhadap Buleleng, menurut Tri Budhianto, sebenarnya ada satu mekanisme transfer yaitu Dana Insentif Daerah (DID). Namun, ada beberapa kriteria untuk bisa meraih DID tersebut, salah satunya pencapaian opini WTP. “Setahu saya, tahun ini Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut. Jumlahnya bervariasi. Bisa sampai Rp 50 miliar, tergantung capaiannya,” terang Tri Budhianto.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengungkapkan penghargaan dari Kemenkeu atas sukses 5 kali beruntun meraih opini WTP ini sangat penting, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Agus Suradnyana, banyak manfaat yang bisa didapat dengan torehan penghargaan tersebut.

“Salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya ke depan, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Ini untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita,” tandas Bupati Agus Suradnyana.

Agus Suradnyana menyebutkan, seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemprov Bali, keseimbangan pembangunan Bali Utara, Bali Selatan, Bali Timur, dan Bali Barat sudah mulai terlaksana. Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan APBN.

Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini, kata Agus Suradnyana, membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja. “Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan,” tandas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini.

Sekadar dicatat, Buleleng awalnya sempat dapat opini disclaimer (rapor merah) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan Pengecualian (WDP. Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD tahun anggaran 2011, 2012, dan 2014. Barulah dalam audit atas LKPD tahun anggaran 2014, Buleleng naik ke kasta tertinggi opini WTP. Selanjutnya, opini WTP dipertahankan terus sampai sekarang.

Sementara, penyerahan penghargaan dari Kemenkeu terakit sukses Pemkab Buleleng meraih opini WTP 5 kali beruntuk, Selasa kemarin, juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Buleleng. FGD ini digelar dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan APBN di daerah.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, berharap ke depan opini WTP bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik. Dalam kaitan itulah digelar FGD Pengelolaan Keuangan Daerah. “FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa datang, juga sebagai evaluasi dan referensi untuk menghadapi kendala-kendala oleh SKPD yang mengelola dana APBN,” terang Gede Suyasa.  *k19 SUMBER NUSA BALI.