(0362) 3301977
081361000046
bpkpd@bulelengkab.go.id
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah

BPKPD Buleleng Gelar FGD untuk Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Admin bpkpd | 17 Juli 2025 | 27 kali


Buleleng, 17 Juli 2025 IIBPKPDBulelengN@w!


Dalam rangka mendukung optimalisasi fungsi kelembagaan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng, telah diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengelolaan Pendapatan Daerah”, bertempat di Ruang Rapat BPKPD Kabupaten Buleleng, pada Kamis, 17 Juli 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, I Gede Sugiartha Widiada, didampingi oleh Sekretaris BPKPD, Ida Bagus Perang Wibawa. Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPKPD menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“FGD ini menjadi momentum strategis untuk menggali masukan, pengalaman, serta pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, demi mendukung reformasi kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sugiartha Widiada. FGD ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, serta World Bank Office Indonesia. Para narasumber memberikan pandangan teknis dan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Buleleng, serta seluruh pejabat struktural di lingkungan BPKPD Kabupaten Buleleng. Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama serta dihasilkan rekomendasi strategis yang mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan sistem informasi pendapatan, dan peningkatan kualitas layanan publik dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.